IsuKini – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengonfirmasi adanya kebocoran data di Pusat Data Nasional Sementara (PDSN).
Kedua institusi menyatakan bahwa insiden ini disebabkan oleh serangan siber dalam bentuk Ransomware yang dikenal sebagai Brain Chipper Ransomware.
“Ransomware ini merupakan pengembangan terbaru dari Lockbit 3.0, jadi ini adalah varian terbaru yang telah diidentifikasi dari sampel yang sudah dianalisis oleh tim forensik BSSN,” jelas Kepala BSSN, Hinsa Siburian, dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kominfo, Senin (24/6/2024).
Hinsa Siburian menambahkan bahwa BSSN, Kominfo, dan Cyber Crime Polri sedang melakukan investigasi menyeluruh terhadap bukti-bukti forensik yang tersedia, meskipun menghadapi keterbatasan barang bukti.
Ia juga menyampaikan bahwa serangan ini berdampak pada layanan publik, khususnya sektor imigrasi yang mengalami gangguan.
“Kami meminta maaf kepada masyarakat yang terdampak, terutama terkait dengan layanan imigrasi. Kami berupaya secepat mungkin untuk mengatasi masalah ini dengan baik,” ujarnya.
Dalam konferensi pers tersebut, Direktur Network & IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko, mengungkapkan bahwa peretas menuntut tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar Rp 131,6 miliar.
Baca Juga : Pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor KPK Terkait Kasus Harun Masiku
210 Instansi Terdampak Serangan Siber
Dirjen Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, dalam kesempatan yang sama, menyatakan bahwa serangan siber ini mengakibatkan 210 instansi pemerintah pusat dan daerah terganggu sehingga harus dilakukan migrasi data.
“Beberapa instansi pemerintah pusat yang terdampak antara lain Inafis Polri, Ditjen Imigrasi, Menko Marves, Kementerian PUPR, dan BAIS TNI,” ungkapnya.
Samuel Abrijani menjelaskan bahwa tantangan dalam menangani serangan ini adalah mengidentifikasi varian baru ransomware tersebut. “Saat ini kami masih dalam proses investigasi, yaitu digital forensik.
Kami juga berkoordinasi dengan berbagai organisasi baik dalam maupun luar negeri, jadi saat ini belum bisa dijelaskan lebih detail lagi,” terangnya.
Meskipun beberapa layanan imigrasi yang terdampak sudah kembali beroperasi normal, evaluasi terus dilakukan. Layanan yang kembali beroperasi di antaranya adalah visa, izin tinggal, paspor, dan manajemen dokumen.
Baca Juga : Komitmen Indonesia dalam World Water Forum ke-10
