Jakarta – Pemerintah akan memberikan bantuan biaya hidup sebesar Rp 1.250.000 per bulan untuk mahasiswa yang terdampak banjir di wilayah Sumatera. Penyaluran bantuan ini dilakukan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) khusus bagi korban bencana alam dan berlangsung selama tiga bulan.
Direktur Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Fauzan Adziman, menyampaikan hal ini dalam rapat bersama Komisi X DPR RI pada Senin, 8 Desember 2025, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Fauzan menjelaskan bahwa total dana yang dianggarkan mencapai Rp 59,375 miliar untuk membantu sekitar 15.833 mahasiswa.
“Bantuannya biaya hidup sebesar Rp 1.250.000 per bulan atau Rp 3.750.000 untuk tiga bulan,” kata Fauzan. Menurutnya, data terbaru menunjukkan jumlah mahasiswa terdampak sekitar 18.000 orang, sehingga alokasi bantuan sudah mendekati jumlah yang terdampak.
Selain bantuan bagi mahasiswa, Fauzan juga menginformasikan proses pemulihan perguruan tinggi yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera akan dimulai pada Januari 2026. Sebanyak 60 perguruan tinggi terdampak di tiga provinsi, yaitu Aceh (31 perguruan tinggi, dengan 4 PTN dan 27 PTS), Sumatera Utara (14 perguruan tinggi, 1 PTN dan 13 PTS), dan Sumatera Barat (15 perguruan tinggi, 9 PTN dan 6 PTS).
Pemulihan akan difokuskan pada rehabilitasi jangka menengah, pemulihan ekonomi berkelanjutan, rekonstruksi sanitasi, edukasi mitigasi bencana, dan perbaikan infrastruktur seperti jembatan. Kemendiktisaintek juga menjalankan skema penanggulangan darurat hingga 31 Desember 2025 yang mencakup distribusi logistik, pelayanan kesehatan darurat, dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk penyelamatan jiwa.
Sementara itu, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) melaporkan peningkatan jumlah korban meninggal akibat banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 974 orang hingga pagi 8 Desember 2025. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menyampaikan data tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks DPR, Jakarta.
Korban hilang masih terdata sebanyak 298 orang, dengan lebih dari 10.000 orang telah dievakuasi dan sekitar 9.983 korban selamat. Basarnas mencatat terdapat perbedaan data korban meninggal dengan BNPB, namun optimistis kedua data akan menyatu setelah akumulasi.
BNPB melalui geoportal data menunjukkan jumlah korban meninggal di tiga provinsi tersebut pada sore hari Senin mencapai 961 jiwa, dengan angka terbanyak di Aceh (389 jiwa), Sumatera Utara (338 jiwa), dan Sumatera Barat (234 jiwa). Korban hilang tercatat 234 orang terbanyak di Sumatera Barat.
Selain itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyatakan bahwa jumlah korban jiwa bersifat dinamis, dengan korban hilang beberapa di antaranya telah ditemukan selamat. Pada 6 Desember 2025, korban meninggal mencapai 914 jiwa.
Dalam hal anggaran penanganan bencana, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai alokasi APBD Sumatera Utara untuk penanggulangan bencana tahun 2025 sebesar Rp 98,3 miliar hanya 0,8 persen dari total belanja daerah Rp 12,5 triliun, jauh dari standar ideal 1,5–5 persen. Analis Fitra Sumut, Elfenda Ananda menyoroti penurunan anggaran kebencanaan yang signifikan sejak pergantian gubernur.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memperkirakan kerugian akibat banjir bandang dan longsor mencapai Rp 9,98 triliun yang meliputi kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, lahan pertanian, rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Pemerintah provinsi berupaya mempercepat penanganan bencana tersebut.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba, mendesak pemerintah pusat menetapkan status tanggap darurat bencana nasional guna mempercepat bantuan dan pemulihan, mengingat ancaman kelaparan, penyakit, dan kondisi psikologis warga yang terdampak.
Artikel ini bersumber dari antaranews dan tempo
